DetektifinvestigasiGWI.com | Bandar Lampung – Skema dugaan korupsi yang terstruktur, masif, dan berulang mulai terkuak di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tulang Bawang. Di bawah kepemimpinan Dr. Rustam Effendi, S.E., M.Si., Akt., CA., CMA, lembaga ini kini disorot tajam oleh DPP Komite Aksi Masyarakat dan Pemuda untuk Demokrasi (KAMPUD) setelah muncul berbagai indikasi penyimpangan anggaran bernilai puluhan miliar rupiah.
Ketua Umum DPP KAMPUD, Seno Aji, S.Sos., S.H., M.H., dalam konferensi pers Kamis (7/8/2025) menyatakan bahwa pihaknya telah mengantongi bukti-bukti awal yang kuat terkait pola penyalahgunaan anggaran dari tahun 2023 hingga 2024.
🕵️ Temuan Mencurigakan Tahun Anggaran 2023:
- Honorarium MPPKD dan sekretariat diduga dimark-up sebesar Rp1,36 miliar
- Tunjangan pengelolaan keuangan dan aset daerah sebesar Rp6,15 miliar, dengan indikasi mark-up Rp587 juta
- Belanja hibah ke ormas sebesar Rp29,01 miliar, tidak transparan, dan Rp720 juta tanpa LPJ
- Dana khusus dipakai tidak sesuai peruntukan hingga mencapai Rp20,35 miliar
🕵️ Dugaan Pola Berulang di Tahun 2024:
- Honorarium MPPKD lagi-lagi keluar tanpa dasar hukum jelas: Rp1,15 miliar
- Tunjangan pegawai kembali membebani APBD sebesar Rp6,15 miliar, dengan ketidaksesuaian Rp587 juta
- Belanja pemeliharaan gedung swakelola sebesar Rp205 juta
- Penggunaan dana di luar peruntukan mencapai Rp15,87 miliar
“Modusnya rapi, berulang, dan terstruktur. Kami menduga kuat ada praktik mafia anggaran yang bersembunyi di balik dokumen resmi,” tegas Seno Aji kepada tim investigasi kami.
Lebih lanjut, ia mengungkap bahwa laporan pertanggungjawaban yang disusun diduga fiktif, sementara sejumlah alokasi anggaran justru dialihkan untuk kebutuhan yang tidak sesuai ketentuan.
“Kami akan segera menyerahkan seluruh bukti yang kami miliki kepada penegak hukum. Ini harus dibongkar. Jangan sampai uang negara terus-menerus digerogoti,” tandasnya.
Yang menarik, nama Dr. Rustam Effendi kini justru tengah mengikuti seleksi terbuka jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2025. DPP KAMPUD mendesak agar proses tersebut memperhatikan secara serius jejak anggaran dan integritas calon pejabat.
🔎 Redaksi DetektifinvestigasiGWI.com akan terus menyelidiki kasus ini lebih dalam. Siapa aktor di balik pengelolaan anggaran jumbo ini? Siapa yang bermain dalam bayang-bayang BPKAD? Pantau terus update selanjutnya.
