Oleh: Redaksi DetektifinvestigasiGWI.com | Binjai — Kota Binjai sedang berada di persimpangan kritis. Data dan fakta menunjukkan bahwa stagnasi birokrasi, proyek mangkrak, dan PAD anjlok bukan sekadar akibat salah manajemen biasa, tetapi muncul dari pola penguasaan jabatan yang terlalu rapat untuk dianggap kebetulan.
Sepupu istri Wali Kota, Chairin Fitri Simanjuntak, disebut membawa ASN dari luar daerah, sementara banyak jabatan strategis lainnya diisi kerabat Wali Kota. Apakah ini salah satu bentuk nepotisme struktural? Publik berhak bertanya, dan pejabat terkait harus diperiksa, bukan dihukum, agar transparansi terjaga dan kepercayaan publik kembali.
🔹 Mengapa Ini Jadi Masalah Besar?
- Program Mangkrak & PAD Anjlok
E-Parkir, mesin uji KIR, traffic light, marka jalan, hingga PJU – semua terlihat seperti proyek “kosong” tanpa pengawasan nyata. Program strategis yang mestinya meningkatkan PAD justru gagal total, menimbulkan kerugian nyata bagi masyarakat. - Polarisasi Jabatan di Lingkaran Keluarga
Nama-nama pejabat yang dekat dengan kepala daerah menempati posisi penting. Pola ini bukan kesalahan personal semata, tetapi indikasi adanya sistem yang memungkinkan kedekatan lebih diutamakan daripada kompetensi. Inilah yang harus menjadi fokus pemeriksaan Inspektorat dan KASN. - ASN Import & Loyalitas Terselubung
Rombongan ASN dari Deli Serdang yang masuk ke Binjai menimbulkan dugaan adanya “pasukan loyalis” yang menutup mata terhadap profesionalitas. Sekali lagi, bukan menuding siapa bersalah, tetapi sistemnya harus dikaji dan diaudit. - Transparansi UKOM Tertutup
BKD Kota Binjai menolak membuka hasil UKOM pejabat Eselon II. Tindakan ini menimbulkan kecurigaan wajar publik, dan menjadi salah satu indikator perlunya audit internal serta klarifikasi terbuka.
🔹 Statement Jaspen Pardede (Ketua LSM P3H Sumut)
“BKD seharusnya terbuka soal hasil UKOM pejabat Eselon II. Ini bukan dokumen rahasia negara, tapi instrumen publik untuk menilai profesionalisme ASN. Jika ditutup, wajar publik curiga ada permainan jabatan. Penempatan pejabat berdasarkan hubungan keluarga jelas bertentangan dengan prinsip hukum tata negara,” tegas Jaspen Pardede.
Redaksi menilai pernyataan Jaspen ini menegaskan bahwa kritik publik bukan semata gosip, melainkan panggilan untuk pemeriksaan dan audit sistemik, agar birokrasi Binjai kembali berjalan sesuai merit system.
🔹 Opini Redaksi
Redaksi menilai bahwa Binjai tengah menghadapi krisis tata kelola yang nyata. Nepotisme, penempatan ASN import, dan penutupan informasi publik bukan sekadar masalah administratif; ini mencederai prinsip merit system, menggerogoti kepercayaan masyarakat, dan melemahkan fungsi pemerintahan.
Yang paling mengkhawatirkan adalah efek domino:
- Program gagal → PAD anjlok → pelayanan publik terganggu → masyarakat kehilangan kepercayaan.
Jika tidak segera ditangani dengan reformasi struktural dan audit menyeluruh, Binjai bisa menjadi contoh buruk bagi daerah lain:
di mana kekuasaan dan kedekatan lebih menentukan daripada kompetensi dan hukum.
🔹 Rekomendasi Redaksi
- Audit total penempatan pejabat dan mutasi ASN
- Buka hasil UKOM secara transparan
- Evaluasi semua proyek strategis yang mangkrak
- Periksa pola nepotisme dan kepentingan kelompok, bukan individu, untuk memastikan integritas sistem
- Libatkan masyarakat dan pengawas independen dalam pengawasan program dan penempatan jabatan
🟥 Kesimpulan Redaksi:
Kritik ini bukan serangan personal, melainkan panggilan mendesak untuk reformasi birokrasi.
Binjai harus segera menyadari risiko sistemik, menata ulang tata kelola, dan memastikan kompetensi serta transparansi menjadi pondasi utama pemerintahan.
Jika tidak, bukan hanya PAD yang jatuh, tetapi kepercayaan publik dan masa depan kota ini pun ikut tergerus.
Redaksi: DetektifinvestigasiGWI.com
Editor: Zulkarnain Idrus
