Pemkab Boyolali Kirim Bantuan Rp 251 Juta ke Sumatera, Publik Diminta Awasi Distribusi Agar Tepat Sasaran

Boyolali | DetektifInvestigasiGWI.com — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali secara resmi melepas bantuan kemanusiaan senilai Rp 251 juta untuk korban bencana alam di Pulau Sumatera. Bantuan tersebut dilepas langsung oleh Bupati Boyolali Agus Irawan di halaman Kantor BPBD Boyolali, Jumat (9/1/2026), di tengah sorotan publik terhadap transparansi dan efektivitas penyaluran bantuan bencana.

Pelepasan bantuan diawali dengan apel yang dipimpin langsung oleh Bupati Agus Irawan, kemudian dilanjutkan dengan penyerahan bantuan secara simbolis kepada Solo Peduli sebagai pihak penyalur ke daerah terdampak, khususnya Aceh dan wilayah lain di Sumatera yang dilanda bencana.

Dalam keterangannya, Agus Irawan menegaskan bahwa bantuan tersebut merupakan hasil penghimpunan dari berbagai unsur di Boyolali, mulai dari organisasi perangkat daerah (OPD), PKK, hingga partisipasi masyarakat umum. Namun demikian, publik menaruh harapan besar agar bantuan tersebut benar-benar sampai ke tangan korban, bukan sekadar berhenti pada seremoni pelepasan.

“Bantuan ini dihimpun melalui BPBD Boyolali. Ini bentuk empati kami atas musibah yang menimpa saudara-saudara kita di Aceh dan Sumatera,” ujar Agus.

Agus menyebutkan, bantuan yang dikirimkan berupa makanan siap saji, selimut, mukena, pakaian baru, serta kebutuhan dasar lainnya. Ia berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban para korban yang saat ini masih berjuang memulihkan kehidupan pascabencana.

Sementara itu, Kepala BPBD Boyolali, Suratno, mengungkapkan bahwa proses penghimpunan bantuan telah dilakukan sejak Desember 2025 dengan nilai total mencapai sekitar Rp 251 juta. Ia menegaskan seluruh bantuan yang dikirim merupakan barang baru dan layak pakai.

“Isinya makanan cepat saji, pakaian baru—bukan bekas—selimut, serta alat ibadah. Semua telah kami seleksi agar pantas diterima para korban bencana,” tegas Suratno.

Meski demikian, pengiriman bantuan kemanusiaan lintas daerah ini tetap memerlukan pengawalan, pengawasan, dan transparansi distribusi agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. DetektifInvestigasiGWI.com menilai, keterbukaan informasi mengenai jalur distribusi, penerima manfaat, hingga laporan realisasi di lapangan menjadi hal mutlak demi menjaga kepercayaan publik.

Bencana bukan hanya soal empati, tetapi juga soal tanggung jawab moral dan akuntabilitas pemerintah dalam memastikan setiap rupiah dan setiap paket bantuan benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.

Editor: Armila GWI

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

PAGE TOP