Jakarta |detektifinvestigasigwi.com- Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk mempercepat penyelesaian batas wilayah dengan negara-negara tetangga sebagai bagian dari upaya memperkuat kedaulatan nasional. Langkah ini mencakup penyelesaian batas darat maupun maritim yang selama ini menjadi isu strategis dalam diplomasi Indonesia.
Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menyampaikan bahwa kejelasan batas wilayah bukan hanya persoalan teknis pemetaan, tetapi menyangkut kepastian hukum, stabilitas kawasan, serta posisi tawar Indonesia di tengah dinamika geopolitik global yang terus berubah.
Pernyataan tersebut disampaikan Sugiono dalam Pernyataan Pers Tahunan Kementerian Luar Negeri RI awal 2026 yang disiarkan melalui kanal YouTube resmi Kemlu RI pada Rabu (14/1/2025).
Menurut Sugiono, stabilitas kawasan tidak terbentuk secara otomatis, melainkan harus dibangun melalui kepastian dan pencegahan konflik. Oleh sebab itu, penyelesaian batas wilayah menjadi fondasi penting bagi keamanan nasional dan hubungan baik dengan negara tetangga.
“Penyelesaian batas maritim dan darat merupakan prasyarat utama bagi kedaulatan dan stabilitas. Ini menjadi prioritas diplomasi Indonesia,” ujarnya.
Sepanjang tahun 2025, Indonesia mencatat kemajuan berarti dalam penyelesaian sejumlah isu perbatasan, khususnya dengan Malaysia, Timor-Leste, dan Vietnam. Capaian tersebut dinilai sebagai hasil konsistensi Indonesia dalam menjunjung hukum internasional serta mengedepankan dialog.
Lebih lanjut, Sugiono menegaskan bahwa penguatan kedaulatan juga membutuhkan dukungan postur pertahanan yang solid dan kerja sama strategis lintas negara. Diplomasi Indonesia pun diarahkan untuk membangun jejaring kemitraan yang saling memperkuat di bidang pertahanan dan keamanan.
Dalam satu tahun terakhir, Indonesia menyepakati berbagai kerja sama pertahanan serta perjanjian penegakan hukum dengan sejumlah negara, seperti Australia, Kanada, Prancis, Turki, dan Yordania. Selain itu, Indonesia juga membentuk kemitraan strategis dengan Rusia dan Thailand, serta kemitraan strategis komprehensif dengan Vietnam.
Sugiono menambahkan bahwa sinergi antara kebijakan luar negeri dan pertahanan menjadi kunci dalam menghadapi meningkatnya risiko salah persepsi dan ketegangan global. Indonesia, kata dia, memilih membangun ketahanan nasional melalui kepastian, pencegahan, dan keterbukaan dialog, bukan melalui unjuk kekuatan.
Selama setahun terakhir, Indonesia juga aktif menggelar dialog 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan dengan mitra strategis, di antaranya Tiongkok, Jepang, Australia, dan Turki.
Dengan tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas aktif, Indonesia berkomitmen menjaga kepentingan nasional, melindungi rakyat, serta berkontribusi terhadap stabilitas dan ketertiban dunia secara adaptif dan realistis.
(Red/Sumber Berita : Bagus)
