Deli Serdang – Aroma busuk dugaan penyimpangan dana desa kembali tercium menyengat dari Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Kali ini, Kepala Desa setempat diduga melakukan manuver intimidatif demi meredam kritik dan membungkam suara warga.
Sorotan tajam dilontarkan oleh Junaedi Daulay, tokoh pemuda yang juga Pimpinan Redaksi media online lokal. Ia mengecam keras tindakan Kepala Desa yang memerintahkan aparatnya—para kepala dusun—untuk menyisir rumah warga satu per satu, memaksa klarifikasi soal tanda tangan dalam surat pengaduan yang sudah disampaikan ke Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Dinas PMD.
“Ini bentuk intimidasi yang keji. Alih-alih menyambut kritik dengan keterbukaan, Kepala Desa malah main gertak dan menakut-nakuti rakyat. Demokrasi macam apa ini?” tegas Junaedi, Minggu (8/6/2025).
Surat yang dimaksud berisi dugaan penyimpangan dana desa, yang telah dikirim secara sah ke lembaga berwenang. Namun alih-alih dijawab dengan transparansi, warga justru ‘diburu’ ke rumah masing-masing dengan dalih memverifikasi tanda tangan yang dianggap palsu.
“Kalau tidak ada yang disembunyikan, kenapa takut buka data anggaran secara terbuka? Ini era digital, bukan zaman feodal!” sindir Junaedi tajam.
Ia menegaskan, rakyat hanya ingin satu hal: kejujuran. Tapi yang diterima malah tekanan. Menurutnya, cara Kepala Desa menghadapi laporan warga menunjukkan mentalitas otoriter dan tidak siap dikritik.
Tak berhenti di situ, Junaedi juga mendesak Dinas PMD Kabupaten Deli Serdang agar tidak tutup mata. Ia menilai sudah saatnya pemerintah kabupaten turun tangan, sebelum kepercayaan publik terhadap institusi desa benar-benar hancur.
“Jangan biarkan desa dikuasai oknum arogan yang memperlakukan anggaran negara seperti warisan keluarga. Dana desa itu uang rakyat, bukan kantong pribadi!” tegasnya lagi.
Junaedi bahkan menyerukan kepada Bupati Deli Serdang untuk tidak diam. Ia menantang sang bupati menunjukkan keberpihakannya terhadap rakyat, bukan membiarkan kepala desa yang diduga ‘bermain mata’ dengan oknum aparat hukum.
“Kami ingin tahu: apakah Kepala Desa kami sedang menutupi titipan oknum penegak hukum, atau memang dananya sudah habis untuk kepentingan pribadi? Jangan tutup-nutupi. Rakyat butuh jawaban, bukan sandiwara!” katanya dengan nada geram.
Polemik ini kini menjadi pembicaraan hangat di media sosial. Warga semakin resah, sementara transparansi yang dijanjikan tak kunjung datang. Jika dibiarkan, kasus ini bisa menjadi preseden buruk bagi tata kelola dana desa di seluruh Kabupaten Deli Serdang.
Laporan: M. Zulfahri Tanjung
Editor: Redaksi detektifinvestigasigwi.com
