Scroll Untuk Lanjut Membaca
Aceh |detektifinvestogasigwi.com- Masyarakat kabupaten aceh timur, melalui salah satu tokohnya. Mengungkapkan kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah, yang sering mengadakan bimbingan teknis (bimtek) ke luar daerah. Menurutnya, kegiatan ini. Tidak hanya memboroskan anggaran, tetapi juga tidak efektif dalam meningkatkan kapasitas aparatur desa.
“Semangat aparatur desa hilang, ketika bimtek. Di adakan di dalam daerah, karena fasilitas yang tidak memadai. Seperti hotel yang tidak memiliki fasilitas yang baik”, ungkapnya.
Selain itu, iya juga menyinggung masalah pembangunan. Yang di nilai tidak transparan dan tidak berpihak pada masyarakat, “pembangunan sudah di anggarkan 10 persen. Dari jumlah anggaran dana desa namun hasilnya tidak terlihat signifikan”, katanya.
Masyarakat kabupaten aceh timur itu juga, merasa. Bahwa, kabupaten mereka masih tergantung pada pemko langsa. Dalam banyak hal, seperti pembuatan sertifikat tanah dan NPWP, “ini membuat ekonomi di kabupaten aceh timur. Tidak berkembang, dan banyak masyarakat. Yang hidup di bawah kemiskinan”, ujarnya lagi
Oleh karena itu, masyarakat di kabupaten aceh timur. Mendesak pihak gubernur aceh, bupati aceh timur. DPR-RI, DPD. DPRA, dan DPRK di aceh timur, lakukan upaya untuk menghentikan kebijakan bimtek ke luar daerah. Dan lebih memprioritaskan pembangunan di daerah, mereka berharap. Agar pemerintah, dapat lebih transparan dan akuntabel dalam penggunaan anggaran.
Menurut oleh bung “Zulfadli, S.sos,i.MM” itu, juga menyikapi adanya keluhan dari masyarakat kabupaten aceh timur. Melalui rilis berita, yang terkirim oleh dari pihak salah satu lembaga swadaya masyarakat ternama di kabupaten aceh timur. Zulfadli.S.sos.i.MM mengatakan, “kalaulah bisa hukum itu harus ditegakkan sesuai dengan pembukaan dan isi pasal-pasal di dalam UUD 1945 serta nilai-nilai pancasila. sambungnya kembali, “saya harap pihak APH pusat dan pejabat penting lainnya. Yang punya wewenang dalam hal ini, yang ada dipusat di jakarta selatan. Tolong di selidiki kembali, benar atau tidaknya terjadi dugaan penyalahgunaan anggaran dana desa. Dalam bentuk bimtek, yang berdalih kegiatan studi banding ke NTB (lombok). Tolong juga di sesuaikan dengan kuantitas dan kualitasnya, terhadap keuntungannya buat masyarakat di desa-desa. Ujar Zul sambil bernada geram, jumat 18/09/2025 sekitar pukul.20.01.wib.
(Jihandak Belang/Team Aktivis LSM BLJ Dan Lembaga Aceh Timur)
