Jaarta
Selasa.28/10/2025
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) *Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo*, menerima audiensi dari *Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)* Pusat di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta, Senin (27/10/25)
Pertemuan ini diselenggarakan dalam rangka penguatan sinergi antara *POLRI* dan insan *PERS*, sekaligus menjadi dukungan nyata menjelang pelaksanaan *Hari Pers Nasional (HPN) 2026* yang rencananya akan dipusatkan di Serang, Banten.
Dalam sesi audiensi, Kapolri Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmen institusinya untuk mendukung penuh kerja *PERS* yang profesional.
*”Wartawan* adalah mitra strategis *Polri* dalam menjaga Kamtibmas, sehingga sinergi perlu terus diperkuat. Apalagi *PWI* dan *Polri* berusia sama 79 tahun. Usia yang matang sehingga harus makin kuatkan sinergi,”
ujar Kapolri.
Penyelesaian Delik *Pers*
Listyo juga menegaskan bahwa *Polri* selama ini berupaya menyelesaikan delik Hukum *Pers* melalui mekanisme *Dewan Pers*, dan meminta jajarannya di seluruh *Indonesia* untuk menaati hal tersebut.
“Selama ini kami berupaya mendindaklanjuti delik Hukum *Pers* selalu melalui mekanisme ke *Dewan Pers*. Dan keputusan *Dewan Pers* kami tindak lanjuti,” tegasnya.
Kapolri secara spesifik jug menyoroti upaya perlindungan bagi jurnalis di daerah rawan.
“Kami tengah mengkaji penanda khusus bagi rekan-rekan yang bertugas di wilayah konflik, agar aparat di lapangan dapat memberikan perlindungan sesuai prosedur,” tambahnya.
Ia juga menyambut baik rencana pelatihan bersama antara *Polri* dan *PWI* untuk meningkatkan profesionalisme dan sinergi kedua pihak.
Kapolri juga menyampaikan rasa senangnya atas bersatunya kembali *PWI* setelah konflik internal yang terjadi.
“Kami jajaran di pusat maupun daerah sempat bingung menerima undangan dengan adanya dualisme kepengurusan. Kami ikut senang sekarang sudah bersatu kembali, diharapkan ke depan *PWI* semakin solid dan kompak,” kata Kapolri.
Menyambut komitmen tersebut, *Ketua Umum PWI, Akhmad Munir* menyampaikan apresiasi dan mengharapkan konsistensi pelaksanaan kebijakan.
“Kami berterima kasih atas dukungan penuh dari Bapak *Kapolri*. Kami menyoroti pentingnya keseragaman implementasi nota kesepahaman antara *Dewan Pers* dan *Polri* di lapangan, terutama dalam penyelesaian sengketa pemberitaan,” kata Akhmad Munir yang juga Direktur Utama LKBN Antara itu.
Ia menambahkan bahwa *PWI* berharap *HPN* 2026 menjadi momentum untuk memperkuat persatuan *Pers Nasional*.
Audiensi strategis ini dihadiri oleh sejumlah pejabat utama Mabes Polri, antara lain Kabareskrim Polri *Komjen Pol. Syahardiantono*, Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi (Astamaops)
*Komjen Pol Muh. Fadil Imran*,
Asisten SDM Kapolri *Irjen Pol. Anwar*
Kadiv Propam Polri
*Irjen Pol. Abdul Karim*, Kadiv Humas Polri
*Irjen Pol. Sandi Nugroho*,
serta Wakil Irwasum Polri, *Irjen Pol Merdisyam*.
Dari PWI Pusat, hadir mendampingi Ketua Umum, yaitu Sekretaris Jenderal *Zulmansyah Sekedang*, Sekretaris Dewan Penasihat, *Sasongko Tedjo*, dan jajaran pengurus lainnya.
Meliputi Bendahara Umum *Marthen Selamet Susanto*
Wakil Bendahara Umum *Sumber Rajasa Ginting*, Ketua Bidang Kerjasama dan Kemitraan *Dr. Ariawan*, Ketua Bidang Multimedia dan IT *Hilman Hidayat*
Ketua Bidang Hukum *Anrico Pasaribu*, Direktur Satgas Anti Kekerasan,
*Edison Siahaan*,
Wakil Ketua I Departemen Hukum dan HAM
*Aiman Witjaksono*, Wakil Ketua III Departemen Hukum dan HAM *Dr. Eddy Iriawan*, Ketua Departemen Hankam TNI- Polri *Johnny Hardjojo*, Wakil Ketua Departemen Hankam Bidang Polri *Musrifah*, Kepala Sekretariat PWI *Wachyono* serta Humas PWI, *Akhmad Dani*.
Pertemuan sinergi antara *Polri* dan *PWI* ini menghasilkan kesepakatan untuk terus melanjutkan kerja sama di bidang pendidikan dan pelatihan jurnalistik, Uji Kompetensi Wartawan (UKW), serta Awarding lomba karya jurnalistik. Khusus untuk *Hari Pers Nasional 2026*, jajaran Polri menyatakan siap support full kegiatan, termasuk bakti sosial dan kegiatan-kegiatan puncak *HPN* di Serang, Banten, sebagai wujud komitmen bersama menjaga kemerdekaan *PERS*, supremasi Hukum, dan demokrasi di Indonesia.
Penutup.
(Red/Ali)
