Jakarta |derektifinvestigasigwi.com- Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa Indonesia tidak akan menyerahkan kepentingan nasionalnya pada mekanisme multilateralisme yang dinilai gagal menjawab tantangan global. Meski demikian, Indonesia juga tidak memilih keluar dari sistem internasional, melainkan berupaya mendorong perubahan secara aktif dari dalam.
Hal tersebut disampaikan Sugiono dalam Pernyataan Pers Tahunan Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta, Rabu (14/1). Ia mengungkapkan bahwa kepercayaan terhadap efektivitas organisasi internasional kini tengah diuji, seiring meningkatnya pelanggaran aturan dan lambannya pengambilan keputusan global.
“Pertanyaan mengenai relevansi multilateralisme hari ini adalah pertanyaan yang sah. Ketika aturan tidak dipatuhi dan keputusan datang terlambat, manfaatnya memang patut dipertanyakan,” ujar Sugiono.
Menurutnya, arsitektur multilateral saat ini tertinggal dibandingkan laju perubahan geopolitik dan ekonomi dunia. Kendati demikian, Indonesia memilih untuk tetap terlibat sebagai aktor perubahan, bukan sebagai pengamat pasif.
“Indonesia tidak akan menggantungkan kepentingan nasional pada multilateralisme yang tidak bekerja. Namun kita juga tidak ingin dunia tanpa aturan. Karena itu, Indonesia tetap berada dalam sistem dan mendorong reformasi dari dalam,” tegasnya.
Sepanjang tahun 2025, komitmen tersebut tercermin melalui keberhasilan Indonesia memenangkan sepuluh pencalonan strategis di berbagai organisasi internasional. Capaian ini, menurut Sugiono, menunjukkan meningkatnya pengaruh dan kepercayaan dunia terhadap peran Indonesia.
Memasuki 2026, Indonesia mulai mengemban sejumlah posisi kepemimpinan penting di tingkat global. Salah satunya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terpilih sebagai anggota Dewan Auditor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk masa jabatan 2026–2032.
Selain itu, Indonesia juga resmi dipercaya menjadi Presiden Dewan Hak Asasi Manusia PBB sejak 8 Januari 2026. Mandat tersebut akan dijalankan dengan prinsip imparsialitas, transparansi, dan pendekatan konstruktif, sejalan dengan agenda reformasi PBB yang terus didorong.
Di sektor teknis, Indonesia terus memperjuangkan kepentingan nasional melalui berbagai forum internasional, mulai dari penetapan standar keselamatan pelayaran di International Maritime Organization hingga penguatan jaringan pos global di Universal Postal Union yang berdampak langsung pada UMKM dan industri e-commerce nasional.
Sugiono turut mengapresiasi peran Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir yang aktif mengawal kepentingan Indonesia di berbagai forum multilateral, termasuk dalam mendorong PBB agar lebih responsif melalui inisiatif United Nations Action Team (UNAT).
Sebagai langkah lanjutan dalam upaya memperkuat sistem global, Indonesia juga mengumumkan pencalonan kembali sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029–2030.
“Ini bukan sekadar soal prestise, tetapi tentang memastikan sistem internasional tetap berfungsi di tengah tekanan global yang semakin besar, sekaligus menunjukkan komitmen Indonesia terhadap reformasi multilateralisme,” pungkas Sugiono.
(Red/Sumber Berita : Bagus)
