Binjai, detektifinvestigasigwi.com | Sumatera Utara – Di balik pelantikan Hj. K. Gusuartini Br. Surbakti sebagai Ketua DPRD Kota Binjai yang digelar dengan seremoni resmi, bergelora bara perlawanan yang tak kalah resmi. Selasa (3/6), Koalisi Mahasiswa dan Masyarakat Bersatu (KMMB) Sumatera Utara menggebrak Gedung DPRD Kota Binjai dengan demonstrasi keras dan penuh simbol perlawanan, menuding pelantikan Gusuartini cacat prosedural dan sarat kepentingan politik oligarkis.
Di bawah komando Koordinator KMMB, Sotoyo, SH, puluhan mahasiswa memekikkan seruan yang mengguncang dinding-dinding kekuasaan: “Kembalikan Marwah Dewan Perwakilan Rakyat!” Sebuah spanduk mencolok dengan tulisan “DPRD sebagai Pemegang Kekuasaan Negara? atau Pembatas Kekuasaan?” terpampang tegas, menyimbolkan keresahan publik terhadap dugaan pemufakatan gelap dalam pengangkatan Gusuartini.
Diduga Cacat Prosedural: Dimana Suara Rakyat?
KMMB menyebut proses pelantikan Gusuartini tak hanya janggal, tetapi juga berpotensi melanggar hukum. Mereka menyebut setidaknya empat regulasi yang mereka nilai telah dibelokkan demi mengamankan kursi kekuasaan:
Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945
UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Kewenangan KPK
Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/31/KPTS/2025
Ironisnya, surat resmi Wali Kota Binjai Nomor 100.3.7-575 tanggal 3 Februari 2025 justru menyatakan Mahyadi sebagai Ketua DPRD definitif periode 2024–2029. Namun secara misterius, Gusuartini justru yang dilantik. KMMB pun mencium aroma kongkalikong kekuasaan yang mereka tuding sebagai hasil dari praktik maladministrasi, bahkan suap dan penyalahgunaan wewenang.
“Ini bukan hanya soal siapa duduk di kursi Ketua DPRD, ini soal perampasan hak politik rakyat Binjai oleh kekuatan yang ingin mempertahankan status quo dengan cara-cara kotor,” tegas Sutoyo dalam orasinya.
Kritik ke Partai Golkar dan Ancaman Polarisasi
Yang paling disorot oleh KMMB adalah Partai Golkar. Mereka mendesak seluruh jajaran fraksi, terutama partai berlambang pohon beringin itu, untuk mengkaji ulang pelantikan Gusuartini. Mereka menuding Golkar Sumut telah ikut bermain dalam skenario peralihan kekuasaan yang mengabaikan etika dan suara rakyat.
“Jika Partai Golkar tetap membungkam, maka mereka telah menjadi bagian dari pembusukan demokrasi di daerah,” ujar Sotoyo.
Aksi Lanjutan dan Ultimatum: “Kami akan kejar!”
KMMB menegaskan tidak akan berhenti di satu demonstrasi. Mereka sudah menyiapkan aksi lanjutan pada Selasa mendatang, dengan satu tujuan: memaksa dialog dua arah antara pimpinan DPRD dan rakyat. “Kami akan kejar pimpinan DPRD Kota Binjai! Kami ingin tahu, siapa yang Anda wakili sebenarnya? Rakyat atau penguasa?” tutup Sotoyo dengan nada tajam.
—
Catatan Redaksi:
Jika dugaan mahasiswa ini benar, maka publik Kota Binjai sedang menghadapi sebuah momen genting: ketika lembaga legislatif yang seharusnya menjadi penyeimbang kekuasaan justru dirasuki agenda-agenda eksklusif. Transparansi, integritas, dan akuntabilitas kembali diuji – dan rakyatlah juri sejatinya.
Investigasi ini masih berlanjut. Siapa sebenarnya di balik pelantikan kilat Gusuartini? Apa peran Pemkot dan Gubernur Sumut dalam kisruh ini? Dan apakah Mahyadi benar korban pengkhianatan politik? Kami akan menggali lebih dalam. (ZoelIdrus/Yudhie WP)
