Pandeglang |detektifinvestigasigwi.com- Mendesak Kebijakan DPR dan pemerintah kabupaten Pandeglang terkait TPA Bangkonol: untuk melakukan Evaluasi Menyeluruh atau pembatalan kesepakatan dengan pemerintah Tangerang pemerintah harus ngambil Solusi Berbasis Pro-Rakyat.

Scroll Untuk Lanjut Membaca
Jaringan Aspirasi Masyarakat Muda, Perduli Banten "JAM P".

N sujana Akbar ketum JAM P
Menyoal, polemik tempat pembuangan akhir (TPA) bangkonol di kecamatan koroncong kabupaten pandeglang, kembali mencuat setelah tokoh masyarakat dan aktivis lingkungan, (JAM P) mendengar keluhan masyarakat sekitar yang di sampaikan dampak akibat kotoran sampah ,

N sujana Akbar menyampaikan kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah daerah dan DPRD Pandeglang. Dalam penyampaiannya kepada awak media, N sujana Akbar

Menilai bahwa penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan Pemerintah Kota Tangerang dilakukan secara tergesa-gesa tanpa kajian yang matang.

> “Seharusnya sebelum mengambil keputusan penting seperti MoU, DPR dan pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terlebih dahulu. Terutama dalam hal penyediaan lahan dan memperhitungkan jarak antara TPA dan pemukiman warga agar tidak menimbulkan dampak lingkungan yang merugikan masyarakat,” ujar N sujana Akbar

Menurutnya, keberadaan TPA Bangkonol telah membawa dampak negatif yang signifikan terhadap warga sekitar. Keluhan mulai dari bau busuk sampai anak anak pada saat pada mengeluh sakit juga bau busuk yang sangat menyengat, invasi lalat ke rumah-rumah warga, pun mulai memenuhi pemukiman, dan perubahan warna air kali kelihatan menguning yang diduga tercemar dari limbah sampah menjadi indikasi nyata bahwa kebijakan tersebut belum memperhatikan aspek lingkungan secara serius.

N sujana Akbar menegaskan bahwa kebijakan pembangunan, termasuk kerja sama pengelolaan sampah lintas daerah, harus berpihak pada prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan.

> “Solusi memang penting, tapi tidak boleh mengorbankan lingkungan dan kenyamanan warga. Kebijakan yang diambil harus tepat sasaran, pro rakyat, dan memperhatikan keseimbangan ekosistem,” jelasnya.

Sebagai solusi jangka panjang, N sujana Akbar mendorong penerapan pedapatan ekonomi sirkular dalam pengelolaan usaha mikro tanpa ( sampah.) Ia menekankan pentingnya pemanfaatan sumber daya secara optimal tanpa merusak alam, serta mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah, swasta, dan warga, untuk terlibat aktif.menjga ekosistem lingkungan hidup dan sehat

> “Kita perlu memaksimalkan pemanfaatan sumber daya, tetapi dengan tetap menjaga kelestarian alam. Jangan sampai masa depan generasi mendatang dirusak hanya karena kelalaian kita hari ini. Kita butuh solusi yang bermartabat dan berpihak kepada rakyat,” tegasnya.

Menutup pernyataannya, ,N sujana Akbar menyerukan pentingnya partisipasi publik dalam setiap pengambilan kebijakan yang berdampak luas terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat.

“Keterlibatan warga adalah kunci keberhasilan pembangunan yang berkeadilan. Pemerintah harus membuka ruang dialog yang luas agar suara masyarakat tidak hanya didengar, tetapi benar-benar menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan,” pungkasnya.

(Red/M Sutisna)

Reporter: GWI Aceh Perwakilan GWI Aceh