JAKARTA – 29 Juli 2025 | DetektifInvestigasiGWI.com |Dalam suasana ekonomi yang kian memburuk dan maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK), Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali menjadi sorotan publik — kali ini bukan karena tugas keamanan, tapi karena peran langsungnya dalam menyelamatkan ribuan buruh dari jurang pengangguran.
Bertempat di Lapangan Bhayangkara, Jakarta Selatan, Kapolri melepas 1.575 buruh terdampak PHK dan angkatan kerja baru ke lapangan kerja yang telah difasilitasi oleh Polri. Ini merupakan gelombang kedua, setelah sebelumnya 700 buruh dilepas pada 12 Juni 2025.
“Kami siapkan, kami latih, kami tempatkan. Ini bentuk nyata dari kolaborasi lintas elemen, demi rakyat,” kata Sigit.
Namun, di balik pujian terhadap langkah cepat Polri, Detektif Investigasi GWI menemukan pertanyaan yang jauh lebih mendalam: Kenapa harus Polri yang mengurus ini? Ke mana institusi negara yang bertanggung jawab atas urusan tenaga kerja?
Investigasi Kami: Sistem Ketenagakerjaan Gagal, Polri Turun Tangan
Penelusuran tim DetektifInvestigasiGWI.com mengungkap bahwa tidak ada skema tanggap darurat nasional yang dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja pasca lonjakan PHK sejak awal 2025. Bahkan, banyak dinas tenaga kerja di daerah masih sibuk membuat laporan administratif, alih-alih turun langsung menyelesaikan persoalan di lapangan.
Sumber internal dari lingkungan pemerintahan menyebut bahwa inisiatif pelepasan buruh ini murni dorongan Kapolri sendiri, sebagai bentuk respon cepat atas instruksi Presiden Prabowo yang tidak direspons optimal oleh jajaran birokrasi.
“Ini tamparan keras. Kalau buruh korban PHK saja harus diurus polisi, berarti ada yang lumpuh dalam sistem pemerintahan sipil,” ujar narasumber kami yang enggan disebutkan namanya.
Desk Ketenagakerjaan Polri: Solusi Darurat atau Simbol Disfungsi?
Polri melalui “desk ketenagakerjaan”-nya kini aktif mendata, melatih, dan menyalurkan tenaga kerja. Langkah ini memang menyelamatkan ribuan orang — tapi apakah ini menormalisasi bahwa tugas sosial-ekonomi kini harus ditanggung aparat keamanan?
“Kami tidak ingin ini sekadar event. Kami sudah latih tim, dan akan dorong agar gerakan ini berlanjut,” ujar Kapolri Sigit.
Jika dibiarkan, masyarakat bisa salah kaprah: menganggap hanya institusi non-sipil yang bisa diandalkan, sementara kementerian teknis kehilangan legitimasi publik. (SB)
📌 DetektifInvestigasiGWI.com akan terus menyelidiki:
Siapa yang benar-benar bekerja untuk rakyat, dan siapa yang hanya menghitung hari di balik meja.
Karena dalam setiap narasi kebaikan, selalu ada sisi gelap yang tak boleh luput dari sorotan.
