Detektifinvestigasigwi.com ll Jakarta-Humas MA, 10 Februari 2025. Menyikapi peristiwa
kegaduhan dan keributan yang terjadi di persidangan PN Jakarta
Utara pada tanggal 6 Februari 2025 sesuai laporan Ketua PN
Jakarta Utara tanggal 7 Februari 2025, dan juga beberapa video
dan pemberitaan media massa online yang beredar terkait
kegaduhan tersebut, Mahkamah Agung menyampaikan hal-hal
sebagai berikut:
1. MA selaku pelaksana kekuasaan kehakiman tertinggi yang
dijamin konstitusi mengecam keras kegaduhan dan
kericuhan yang terjadi di ruang persidangan Pengadilan
Negeri Jakarta Utara karena tindakan tersebut merupakan
perbuatan tidak pantas, tidak tertib yang dapat
dikategorikan merendahkan dan melecehkan marwah
pengadilan (contempt of court).
2. MA tidak mentolerir siapapun pelakunya, sehingga harus
dimintai pertanggungjawaban menurut ketentuan hukum yang berlaku baik pidana atau etik.
MA akan memerintahkan kepada Ketua PN Jakarta Utara untuk melaporkan kejadian contempt of court tersebutkepada Aparat Penegak Hukum (APH) dan sekaligusmelaporkan oknum advokat tersebut kepada organisasi yangmenaunginya dengan permintaan agar oknum tersebutditindak tegas atas pelanggaran etik yang dilakukan.4. Terkait sikap majelis hakim PN Jakarta Utara yangmenyatakan sidang tertutup untuk umum dalam pemeriksaan saksi,meskipun dakwaannya bukan kesusilaan, akan tetapi menurut majelis hakim dinilai bersinggungan dengan materi kesusilaan sehingga dinyatakan tertutup untuk umum, hal tersebut merupakanotoritas Hakim yang dijamin penuh undang-undang (Hukum Acara Pidana) sesuai Pasal 152 ayat (2) jo. Pasal 218 KUHAP dan sikap tersebut juga selaras dengan kesepakatan rapat pleno kamar pidana MA yang tertuang dalam SEMA Nomor 5 Tahun 2021. Hal tersebut dilakukan semata-mata untuk memberikan perlindungan dan penghormatan atas harkat dan martabat kemanusiaan yang harus dijunjung tinggi dalam perkara tertentu.
5. Terkait hak undur diri Hakim dari mengadili perkara, pengaturannya sudah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 17 UU Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 157 KUHAP, sehingga apabila tidak ada alasan/keadaan sebagaimana yang disyaratkan UU tersebut, hakim tidak perlu mengundurkan diri dari mengadili suatu perkara
Bahwa dalam Pasal 3 jo. Pasal 6 ayat (3) Perma 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan Dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan di persidangan, Ketua Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk memimpin dan mengendalikan jalannya persidangan, sehingga apabila para pihak yang ada di persidangan menimbulkan kegaduhan, maka Ketua Majelis Hakim dapat memerintahkan agar pihak-pihak yang membuat kegaduhan dikeluarkan dari ruang sidang.
7. Kedepan, Mahkamah Agung berharap agar kejadian serupa
tidak terulang lagi demi menjaga marwah dan wibawa
pengadilan Indonesia yang bermartabat serta menjaga
kehormatan dan kewibawaan Hakim Indonesia dalam
menjalankan tugas menegakkan hukum dan keadilan yang
dijamin konsitusi.(Red)