DetektifInvestigasiGWI.co.id | Jakarta, 12 Juli 2025
Janji transformasi birokrasi kembali digaungkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Rabu (9/7/2025). Ia memaparkan capaian kinerja tahun 2025 dan rencana strategis untuk tahun 2026. Tapi publik patut bertanya: seberapa besar hasilnya sudah nyata dirasakan rakyat?
2025: Digitalisasi dan Penataan Kelembagaan, Tapi Pelayanan Masih Banyak Dikeluhkan
Rini menyebutkan bahwa sepanjang 2025, Kementerian PANRB menjalankan program prioritas seperti penataan kelembagaan, reformasi birokrasi, hingga digitalisasi layanan publik. Namun di lapangan, keluhan soal lambannya pelayanan, pungutan liar terselubung, hingga ketidaksiapan SDM birokrasi digital masih marak ditemukan.
Rencana 2026: Roadmap RB dan SAKP, Tantangan Implementasi Nyata
Untuk 2026, Rini menargetkan pelaksanaan Roadmap Reformasi Birokrasi Tahap I, termasuk penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP). Sistem ini diklaim akan menyatukan arah kinerja kementerian/lembaga agar tidak lagi ego sektoral dan fokus pada shared outcome.
Namun, pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa peraturan dan sistem belum tentu menjamin perubahan kultur kerja aparatur. Apakah sistem ini akan kuat menghadapi resistensi birokrasi lama yang nyaman dalam zona abu-abu?
Transformasi Digital: Ambisi atau Ilusi?
Transformasi digital yang disebut-sebut mencakup Digital ID, Data Exchange Platform, hingga Digital Payment, terdengar menjanjikan. Namun jika hanya fokus pada infrastruktur, tanpa kesiapan SDM, proteksi keamanan data, dan pelayanan yang benar-benar menyentuh masyarakat, maka semua ini berpotensi menjadi proyek mahal tanpa manfaat nyata.
“Transformasi bukan sekadar sistem dan aplikasi, tapi menyangkut perubahan budaya kerja. Ini yang belum jelas dijawab Menteri PANRB,” ujar salah satu pengamat kebijakan publik yang enggan disebut namanya kepada tim DetektifInvestigasiGWI.
Apresiasi DPR: Dukungan atau Formalitas?
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, menyampaikan apresiasi terhadap kinerja PANRB dan berjanji akan terus mendukung langkah reformasi. Tapi publik menagih: di mana fungsi pengawasan kritis DPR terhadap pelaksanaan kebijakan ini di lapangan?
Apakah DPR benar-benar mengawal kinerja kementerian mitranya? Ataukah hanya menjadi pelengkap formal yang hadir saat laporan disampaikan, tapi absen saat masyarakat mengeluh di loket pelayanan publik?
Catatan Detektif Investigasi GWI: Birokrasi Harus Dirasakan Rakyat, Bukan Hanya Dipresentasikan
Transformasi birokrasi dan pelayanan publik seharusnya bukan sekadar terminologi dan data di slide presentasi. Rakyat membutuhkan pelayanan yang cepat, bersih, dan berempati. Jika reformasi hanya berhenti di meja rapat dan dokumen, maka tidak ada yang berubah di lapangan.
Saatnya Kementerian PANRB membuktikan bahwa mereka benar-benar bekerja untuk rakyat, bukan sekadar menjalankan rutinitas administrasi bergaya modern.
(DetektifInvestigasiGWI.co.id | Tim Khusus Investigasi)
