PADANG| detektifinvestigasigwi.com – Di balik agenda resmi bertajuk “pembinaan”, terselip pesan tegas dan sinyal kewaspadaan dari Ketua Pengadilan Tinggi (KPT) Padang, Budi Santoso, terhadap integritas para Hakim Angkatan IX Mahkamah Agung yang baru bertugas di wilayah hukum Sumatera Barat.
Scroll Untuk Lanjut Membaca
Acara yang digelar Jumat (4/7/2025) di Ruang Sidang Kartika PN Batusangkar itu tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tapi juga momentum peringatan dini atas kemungkinan munculnya celah-celah pelanggaran etik dan penyalahgunaan wewenang di level hakim pemula.
“Hakim harus sadar, keadilan bukan hanya urusan teknis hukum, tapi soal moralitas. Dan setiap penyimpangan, sekecil apa pun, akan mengguncang kepercayaan publik,” tegas Budi Santoso di hadapan peserta luring dan daring.
Lebih dari sekadar arahan normatif, pembinaan ini mencerminkan kekhawatiran institusional. Terlebih, di tengah arus sorotan publik terhadap integritas aparat peradilan, para hakim baru dianggap sebagai titik krusial dalam membangun ulang kepercayaan masyarakat.
“Jangan sampai hakim baru malah jadi titik lemah. Ketua PN wajib membina dengan ketat. Jangan ada pembiaran terhadap sikap menyimpang,” lanjut Budi, memberi sinyal keras terhadap pimpinan pengadilan di bawah.
Ia bahkan menegaskan bahwa pengawasan Tuhan jauh lebih tajam dari sekadar mekanisme disipliner internal. Sebuah pernyataan yang mengandung makna: integritas bukan hanya soal aturan, tapi juga keyakinan dan kesadaran pribadi.
Sementara itu, Wakil Ketua PT Padang, Joni, menambahkan dimensi lokalitas dalam pembinaan tersebut. Ia mengingatkan pentingnya pemahaman terhadap hukum adat Minangkabau, yang menjadi warna khas dalam perkara di wilayah Sumatera Barat.
“Banyak perkara yang tak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan legalistik. Hakim di sini harus mampu membaca konteks sosial budaya,” ujar Joni.
Pembinaan ini sejatinya bukan sekadar transfer ilmu, melainkan peringatan sistemik terhadap potensi penyimpangan yang bisa muncul sejak awal masa tugas hakim. Sorotan terhadap integritas tidak lagi menjadi pilihan, melainkan keniscayaan di tengah tekanan publik yang makin kritis terhadap lembaga peradilan.
